Bawaslu Balangan Rekrut Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa untuk Peserta P2P Daring 2025

Balangan – Bawaslu Kabupaten Balangan mulai melakukan penjaringan calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) daring tahun 2025. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Balangan dalam memperkuat pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan Eko Agus Saputra menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk ikut serta dalam program tersebut. Beberapa di antaranya yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sapta Mandiri (BEM UnivSM), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kwartir Cabang (Kwarcab) Balangan, serta organisasi pelajar IPNU dan IPPNU.

“Organisasi-organisasi tersebut sangat antusias menyiapkan nama-nama calon peserta untuk mengikuti P2P daring tahun ini. Kami berharap partisipasi aktif mereka dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif di Balangan,” ujar Eko (14/10/2025).

Ia menambahkan, kerja sama antara Bawaslu Balangan dan sejumlah organisasi ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin dalam berbagai kegiatan edukasi kepemiluan dan sosialisasi pengawasan partisipatif. “Salah satu fokus kami adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda agar semakin peduli dan berperan aktif dalam menjaga integritas Pemilu,” lanjutnya. P2P daring 2025 ini mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.”

Pendaftaran peserta dilakukan melalui undangan kepada organisasi, kemudian dilanjutkan dengan pretest, pembelajaran audiovisual dan modul, diskusi daring, hingga penyusunan rencana tindak lanjut. Eko menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga mendorong peserta agar mampu menjadi penggerak demokrasi di komunitas masing-masing.

“Harapan kami, alumni P2P nantinya dapat melanjutkan peran sebagai pendidik demokrasi di lingkungannya, membangun jaringan partisipatif, serta menjadi contoh dalam pengawasan pemilu yang independen dan berintegritas,” pungkasnya.