Tiga Pegawai Bawaslu Balangan Resmi Sandang Status PNS

Balangan – Bawaslu Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan serta reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara daring pada Senin (19/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Selain menjadi sarana penguatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan secara daring dan serentak di wilayah kerja masing-masing oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI Drs. Ferdinan Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si.

Pada pelaksanaan di Bawaslu Kabupaten Balangan, terdapat tiga orang CPNS yang resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PNS. Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat dari Kantor Bawaslu Kabupaten Balangan dan diikuti secara virtual bersama satuan kerja Bawaslu lainnya di seluruh Indonesia.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang transparan serta akuntabel. Selain itu, penguatan reformasi birokrasi juga menjadi perhatian penting guna mewujudkan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berintegritas di lingkungan Bawaslu.

Momentum pelantikan ini menjadi langkah penting bagi para pegawai yang sebelumnya berstatus CPNS untuk mengemban amanah dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai aparatur sipil negara. Dengan status baru sebagai PNS, diharapkan para pegawai dapat terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta dedikasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang modern, profesional, dan terpercaya.