Audiensi dengan Kesbangpol, Bawaslu Kabupaten Balangan Siapkan Tahapan Pemilu di 2027

Balangan – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan bersama Koordinator Sekretariat melaksanakan audiensi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Balangan (21/4/2026).

Audiensi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan koordinasi antarlembaga sekaligus membahas penyusunan usulan program pada tahapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepemiluan di masa mendatang.

Dalam suasana penuh keterbukaan dan semangat kolaborasi, kedua pihak membahas berbagai kebutuhan program yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu, mulai dari kesiapan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, hingga strategi pengawasan yang efektif dan tepat sasaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Rosmelyanoor menyampaikan bahwa perencanaan program sejak dini merupakan langkah strategis guna memastikan seluruh proses pengawasan dapat berjalan optimal ketika tahapan Pemilu dimulai.

“Koordinasi dan sinergi antarinstansi sangat diperlukan agar seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pengawasan dapat dipersiapkan dengan baik. Dengan dukungan yang kuat, kami optimis bahwa pengawasan Pemilu ke depan dapat berjalan efektif, profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan menyambut baik audiensi tersebut sebagai bagian dari komunikasi aktif dan harmonisasi antarlembaga dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan demokrasi di daerah.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu Kabupaten Balangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya pengawasan pemilu yang efektif, akuntabel dan terpercaya.

Audiensi ini juga menjadi wujud kesiapan awal dalam menyongsong tahapan Pemilu di tahun 2027, sehingga seluruh tahapan nantinya dapat berlangsung secara tertib, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.