Pastikan Sesuai Prosedur, Bawaslu Balangan Lakukan Pengawasan Melekat Kunjungan KPU ke Markas Parpol di Hari Ketiga

​BALANGAN – Bawaslu Kabupaten Balangan terus mengawal ketat setiap tahapan persiapan pemilu. Memasuki hari ketiga rangkaian sosialisasi pemutakhiran data partai politik pada Kamis (12/11/2026), Bawaslu Balangan melakukan pengawasan terhadap langkah KPU Balangan yang turun langsung mendatangi sejumlah kantor sekretariat partai politik (Parpol).

​Langkah proaktif atau "jemput bola" yang dilakukan oleh KPU ini mendapat atensi khusus dari Bawaslu. Kehadiran tim pengawas Bawaslu di lapangan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan KPU kepada parpol, serta proses pendampingan teknis pemutakhiran data keanggotaan dan kepengurusan, berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

​"Hari ini, KPU mengambil inisiatif untuk mendatangi langsung beberapa markas partai politik, dan tugas kami di Bawaslu adalah memastikan proses tersebut berjalan di atas rel aturan. Kami melakukan pengawasan agar tidak ada prosedur yang terlewat, sekaligus mencegah potensi pelanggaran administratif sejak dini," tegas Ketua Bawaslu Balangan di sela-sela kegiatan pengawasan.

​Dalam kunjungan maraton ke beberapa sekretariat parpol hari ini, Bawaslu mencatat dan mengawasi jalannya diskusi antara KPU dan pengurus partai, khususnya terkait teknis Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), penanganan potensi kegandaan anggota, serta verifikasi kelengkapan dokumen fisik.

​Bawaslu Balangan mengapresiasi upaya kolaboratif ini, namun tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian. Melalui pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu ingin memberikan jaminan kepada publik bahwa penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, bekerja secara profesional dan akuntabel.

​Kegiatan hari ketiga ini menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk mewujudkan data partai politik yang akurat dan bersih. Bawaslu Balangan menegaskan akan terus menyiagakan jajaran pengawasnya dalam setiap tahapan, serta membuka posko aduan bagi pihak-pihak yang menemukan adanya dugaan kendala atau dugaan pelanggaran selama masa pemutakhiran data.