Bawaslu Balangan Perdalam Pengawasan PAW Anggota DPRD melalui Diseminasi Hukum Pemilu

Balangan – Penguatan pengawasan Pemilu tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan tahapan, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum yang komprehensif dalam menghadapi berbagai persoalan demokrasi di luar tahapan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Bawaslu Kabupaten Balangan saat mengikuti Webinar Diseminasi Hukum Pemilu Edisi Ke-1 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (21/10/2026). 

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan perspektif hukum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mencermati persoalan kepemiluan yang memiliki kompleksitas regulasi dan membutuhkan ketelitian dalam pelaksanaan pengawasan. 

Salah satu materi utama yang dibahas dalam webinar tersebut adalah “Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD: Tantangan Regulasi dan Penguatan Pengawasan Bawaslu” yang disampaikan oleh Muhammad Syaifi dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Materi ini mengulas kedudukan Bawaslu dalam mencermati proses PAW anggota DPRD, terutama terkait batas kewenangan pengawasan dalam mekanisme yang berlangsung di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu. 

Pembahasan tersebut menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi Bawaslu, mengingat belum adanya aturan khusus yang secara operasional mengatur mekanisme pengawasan PAW. Kondisi ini menuntut jajaran pengawas Pemilu untuk memahami landasan hukum secara cermat agar langkah yang dilakukan tetap berada dalam koridor kewenangan kelembagaan. 

Melalui studi kasus yang dipaparkan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya pencermatan prosedur, pemantauan proses, serta koordinasi dengan KPU dan pihak terkait. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi persoalan hukum, tanpa mengesampingkan kewenangan masing-masing lembaga. 

Bagi Bawaslu Kabupaten Balangan, pembahasan ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara kewenangan pengawasan, kepastian hukum, dan upaya pencegahan. Pemahaman tersebut penting agar setiap langkah kelembagaan memiliki dasar yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain memperkuat wawasan hukum, webinar ini juga menjadi wadah untuk membangun kesamaan perspektif di antara jajaran Bawaslu se-Kalimantan Selatan. Pertukaran pengalaman dan pembahasan kasus konkret diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan kesiapan pengawas dalam merespons persoalan hukum kepemiluan yang terus berkembang. 

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas pengawasan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, dan pencegahan. Penguatan literasi hukum diharapkan menjadi bekal bagi jajaran pengawas untuk menjalankan tugas secara akuntabel sekaligus menjaga integritas proses demokrasi, termasuk dalam menghadapi persoalan kepemiluan di luar tahapan.