Pastikan Data Parpol Akurat, Bawaslu Balangan Tekankan Pentingnya Tertib Keanggotaan

PARINGIN SELATAN – Akurasi data partai politik bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga tertibnya penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, proses pemutakhiran data partai politik perlu mendapat perhatian, termasuk memastikan setiap nama yang tercatat dalam kepengurusan maupun keanggotaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berangkat dari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Balangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Balangan, Senin (9/11/2026). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendorong terwujudnya data partai politik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Rosmelyanoor, mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Balangan yang melakukan koordinasi dengan mengunjungi langsung seluruh kantor sekretariat partai politik di Kabupaten Balangan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah efektif karena memungkinkan proses pencocokan dan pembaruan data dilakukan secara lebih dekat dengan masing-masing partai politik, sehingga perubahan data kepengurusan maupun keanggotaan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. 

Dalam kesempatan tersebut, Rosmelyanoor juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam memperbarui data pengurus dan anggota partai politik, khususnya untuk memastikan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih tercatat sebagai anggota partai politik. Hal ini penting mengingat ASN harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam keanggotaan maupun kepengurusan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Bagi Bawaslu, pemutakhiran data partai politik bukan hanya tentang memperbarui daftar nama, tetapi juga memastikan setiap data mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan terhadap proses ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar potensi ketidaksesuaian data dapat diketahui sejak dini. Dengan data yang tertib, akurat, dan mutakhir, kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu pun dapat terus dijaga.